Intelijen Versi Indonesia

Belakangan kita dikejutkan dengan kasus penyerangan warga Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur. Belum berselang 1 bulan, kemarin (8 September 2012) kita dikejutkan dengan ledakan bom di Beji, Depok, Jawa Barat. Pertanyaan yang langsung muncul di benak saya adalah ke mana intelijen kita? Mengapa kejadian-kejadian yang mencederai rasa aman masyarakat dibiarkan terjadi?

Kali ini saya sedikit setuju dengan pernyataan SBY yang menyebutkan bahwa intelijen tidak bekerja dengan baik dan kurang efektif. Tapi saya tidak akan membahas lebih jauh mengenai hal itu. Hal-hal yang ingin saya tuangkan dalam tulisan ini adalah mengenai intelijen Indonesia dan saya akan coba menyuguhkannya dari perspektif seorang praktisi hukum.

Pada rezim Orde Baru, intelijen memiliki peranan sentral dalam menjaga jalannya pemerintahan Soeharto. Kegiatan intelijen tersebut tidak lain adalah untuk menyingkirkan pihak-pihak yang bersebrangan dengan Soeharto. Cara-cara yang dipakai antara lain menciptakan “hantu” (kata yang digunakan Busyro Muqoddas dalam bedah buku Hegemoni Rezim Intelijen di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang pada 9 Oktober 2011 lalu) yang diciptakan untuk “mengganggu” keamanan nasional yang  kemudian berujung pada operasi penumpasan Komando Jihad. Selain menciptakan “hantu” sayap kiri, rezim Orde Baru juga membuat operasi Penembakan Misterius (Petrus) yang berada di bawah pengendalian Kopkamtib, sasarannya tentu saja adalah “pihak-pihak yang diyakini mengganggu keamanan dan ketertiban nasional”. Kejadian lain yang merupakan buah kegiatan intelijen hitam rezim Orde Baru adalah Peristiwa Tanjung Priok (1984), Talangsari (1989), dan penculikan sejumlah aktivis pro-demokrasi (1997-1998) (diambil dari dokumentasi KontraS 2011).

Hasil kegiatan intelijen pada rezim orde baru sangat jelas melanggar HAM dan oleh karenanya dibutuhkan payung hukum yang dapat membatasi gerak intelijen agar tidak melanggar hak-hak dasar manusia.Wacana pembahasan RUU Intelijen telah bergulir sejak tahun 2003 setelah peristiwa Bom Bali I dan II , namun demikian baru tahun 2010 barulah RUU ini masuk ke dalam Proleganas. Ide RUU ini adalah agar kegiatan intelijen tetap menghargai nilai-nilai HAM yang pada masa lalu terabaikan. Namun demikian, masih banyak pro dan kontra yang menghiasi pembahasan RUU intelijen ini. Pada 7 November 2011 barulah DPR RI mengesahkan RUU Intelijen menjadi UU yang dikenal dengan UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Pengertian intelijen sendiri diambil dari bahasa Inggris ‘intelligence’yang berarti  kecerdasan, kemampuan mempelajari, memahami dan menghadapi satu situasi, atau seni dalam memahami sesuatu atau menggunakan akal. Sedangkan Pasal 1 angka 1 UU No. 17/2011 menyebutkan bahwa intelijen adalah pegetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijaksanaan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Yang menajdi titik berat perhatian adalah bahwa intelijen Indonesia bertujuan untuk melakukan pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Hal tersebut kembali ditegaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 17/2011 mengenai peran dan tujuan Intelijen Negara. Dari sini kita dapat melihat bahwa UU No. 17/2011 melihat Intelijen Negara sebagai otoritas yang mencegah ancaman terhadap keamanan negara.

Dalam kejadian Sampang dan Beji memperlihatkan bahwa Penyelenggara Intelijen Negara yang terdiri dari BadanIntelijen Negara, Intelijen TNI, Intelijen Polri, Intelijen Kejaksaan, dan Intelijen kementrian/lembaga pemerintah non-kementirian tidak mampu menjalankan amanat UU No 17/2011. Pertanyaan selanjutnya, apa penyebabnya?

Saya sempat berbincang sedikit dengan rekan yang merupakan salah satu anggota intelijen TNI AD dan hingga saat ini masih aktif. Beliau berpendapat bahwa ada 3 hal yang perlu menjadi perhatian serius intelijen. Pertama, masalah perlengkapan atau supporting tools dalam melaksanakan kegiatan intelijen. Harus kita akui memang teknologi intelijen kita tertinggal jauh dari negara-negara lain. Contoh gamblang yang bisa diambil adalah teknologi intelijen AS melalui Intelligece Advanced Research Projects Agency (IARPA) sedang mengembangkan sistem komputer yang bisa mengidentifikasi lokasi sebuah foto yang diambil yang berguna untuk melacak lokasi dari foto digital, misalnya dari foto yang ada di komputer yang ditemukan di persembunyian Osama bin Laden di Abbotabad, Pakistan (Vivanews, 2 Agustus 2011), sedangkan kita masih sibuk berkutat di masalah penyadapan.

Penyebab kedua lemahnya tindakan pencegahan dari Penyelenggara Intelijen Negara kita adalah tidak diperhatikanna kesejahteraan para anggota. Sumber saya menyebutkan bahwa pendapatan yang ia terima jauh dari cukup untuk menghidupi istri dan ketiga anaknya. Kalau kesejahteraan aparat intelijen kita tidak terjamin, bagaimana mungkin mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik? Salah-salah, mereka bisa berbalik menjadi agen ganda karena pihak lawan dapat memberikan jumlah uang yang lebih besar. Yang ketiga adalah proses recruitment yang tidak baik. Mungkin hal ini sudah dapat ditanggulangi jika kita melihat Pasal 22 UU No. 17/2011. Pasal tersebut secara gamblang menyebutkan proses perekrutan sumber daya manusia Intelijen Negara. Namun, pertanyaan yang justru mucul adalah mengenai ketertutupan yang menjadi ciri khas intelijen. Bagaimana seorang intelijen dapat menutupi identitasnya jika dia merupakan lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara yang institusi pendidikannya dikenal luas oleh masyarakat????

Selain ketiga faktor di atas, yang perlu mendapatkan krtitk tak kalah pedas adalah dasar hukum dari Intelijen Negara itu sendiri, yaitu UU No. 17/2011. Jika tujuan dari diundangkannya UU No. 17/2011 adalah untuk melindungi nilai-nilai HAM, maka “kecolongan” yang paling kentara ada dalam Pasal 44 UU No. 17/2011. Saya berani mengatakan kecolongan, karena nampaknya pembuat UU tidak menyadari kesalahan ini. Pasal 44 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja, mencuri, membuka, dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,-. Defiinisi membuka sangat luas dan dalam Penjelasan UU No. 17/2011 tidak disebutkan definisi dari kata membuka tersebut. Apabila kita menemukan dokumen kemudian kita membukanya dan ternyata isinya adalah Rahasia Intelijen, maka bersiap-siaplah untuk dituntut 10 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Terlindungikah HAM masyarakat Indonesia dari klausul ini? Saya rasa tidak.

Klausul lain yang mencerminkan bahwa UU No. 17/2011 belum sepenuhnya ,melindungi HAM yang merupakan tujuan dari diundangkannya UU tersebut adalah Pasal 31 mengenai penyadapan. Dari Pasal tersebut dapat dilihat bahwa definisi dari keentingan dan keamanan nasional sangatlah luas. Kekhawatiran yang muncul adalah Penyelenggara Intelijen Negara sangat berpotensi melakukan penyelewengan wewenang (abuse of power) seperti pada rezim Orde Baru apabila tidak terdapat pembatasan yang tegas mengenai penyadapan ini. Masih banyak kerancuan lain yang dapat digali dari UU No. 17/2011 ini. Selain belum melindungi nilai-nilai HAM pasal-pasal yang menjadi catatan juga tidak memberikan kepastian hukum bagi Penyelenggara Intelijen Negara, yang hasilnya dapat kita lihat dari kejadian Sampang dan Beji. Intelijen molor!

UU No. 17/2011 tentang Intelijen Negara ini terkesan dipaksakan untuk disahkan. Saya kurang mengerti apakah dalam pembahasan di DPR terjadi tarik menarik kepentingan atau tidak, tapi yang sangat jelas terlihat adalah UU ini masih jauh dari harapan untuk melindungi nilai-nilai HAM yang menjadi tujuan utamanya. Faktor-faktor lain seperti tertinggalna tekonologi intelijen, kesejahteraan aparat intelijen yang terabaikan, dan proses rekrutmen yang menghiraukan prinsip dasar intelijen menambah parah penyelenggaran intelijen Negara.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: